Kejati Maluku Tekankan Sinergi PPNS dan Jaksa, KUHAP Baru Ubah Pola Penanganan Perkara Bea Cukai

Ambon, Salawaku – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dan Penuntut Umum dalam penanganan perkara kepabeanan dan cukai. Sinergi sejak awal proses penyidikan dinilai menjadi kunci agar setiap perkara memiliki konstruksi hukum dan pembuktian yang kuat saat dibawa ke persidangan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam Workshop Penindakan dan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku, Selasa (17/11/2026).

Resmen hadir mewakili Kepala Kejati Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Wilayah DJBC Maluku tersebut.

Workshop dibuka Kepala Kanwil DJBC Maluku, Adhang Noegroho Adhi, dengan tujuan meningkatkan kompetensi pegawai sekaligus mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam pemaparannya bertajuk “Koordinasi PPNS dan Penuntut Umum dalam KUHAP Baru: Penerapan dalam Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai”, Resmen menggarisbawahi perubahan pola koordinasi penegak hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurutnya, KUHAP baru menempatkan PPNS dan Penuntut Umum dalam hubungan koordinasi yang setara, saling melengkapi dan mendukung dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Meski demikian, masing-masing institusi tetap memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda. Penyidik bertanggung jawab terhadap tindakan serta hasil penyidikan, sementara Penuntut Umum bertugas meneliti kelengkapan berkas dan melaksanakan penuntutan.

“Keahlian teknis PPNS Bea Cukai akan semakin bermakna ketika sejak awal dihubungkan dengan kebutuhan pembuktian di persidangan, dan sebaliknya penelitian penuntut umum akan semakin tepat apabila memahami proses teknis serta kondisi nyata di lapangan,” demikian pesan utama Resmen.

Ia menjelaskan, kewenangan penyidikan PPNS Bea Cukai tetap berlandaskan ketentuan sektoral, yakni Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 63 Undang-Undang Cukai, dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri sebagaimana diatur dalam KUHAP baru.

Resmen juga menekankan bahwa koordinasi dengan Penuntut Umum harus dilakukan sejak awal penyidikan, bukan menunggu seluruh berkas perkara selesai disusun.

Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menjadi salah satu tahapan penting yang harus diperhatikan. Melalui komunikasi sejak dini, penyidik dan jaksa dapat menyamakan persepsi mengenai unsur tindak pidana, alat bukti, serta bagian perkara yang masih membutuhkan pendalaman.

Bahkan, pembahasan tersebut dapat dituangkan dalam matriks unsur delik dan alat bukti agar konstruksi perkara lebih terarah dan tidak menimbulkan persoalan ketika memasuki tahap penuntutan.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses koordinasi. Resmen menilai fasilitas tersebut sangat relevan diterapkan di Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan jarak geografis antarpulau cukup jauh.

Dengan dukungan teknologi, komunikasi dan pembahasan perkembangan perkara dapat dilakukan lebih efektif tanpa harus selalu mempertemukan penyidik dan jaksa secara langsung. Namun, seluruh hasil koordinasi tetap wajib didokumentasikan melalui berita acara.

Di sisi pembuktian, Resmen mengingatkan PPNS Bea Cukai agar cermat mengidentifikasi setiap unsur tindak pidana, baik perkara cukai maupun penyelundupan kepabeanan.

Pengetahuan teknis mengenai status barang, dokumen perdagangan, manifes hingga pergerakan barang harus diterjemahkan secara tepat ke dalam pemenuhan unsur formal dan materiil perkara.

Termasuk di dalamnya memastikan legalitas perolehan alat bukti, barang bukti maupun bukti elektronik, sehingga autentikasi dan rantai penguasaannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Resmen turut menguraikan mekanisme dan batas waktu penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum, penyidikan tambahan, hingga penyelesaian perbedaan pendapat antara penyidik dan jaksa melalui mekanisme gelar perkara.

Menurutnya, seluruh tahapan tersebut harus dipahami agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang berpotensi memengaruhi proses penegakan hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan perkara kepabeanan dan cukai memiliki karakteristik khusus, terutama terkait kewajiban penerimaan negara yang diatur dalam undang-undang sektoral. Karena itu, penerapannya tidak bisa disamakan begitu saja dengan mekanisme koordinasi kelengkapan berkas perkara biasa.

Selain itu, penerapan KUHAP baru harus tetap memperhatikan ketentuan peralihan berdasarkan tahapan proses hukum yang sedang berjalan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Maluku, Triyanta Gala Parinding; Kepala Kantor Bea dan Cukai Ambon, Punjung Raras; Kepala Kantor Bea dan Cukai Tual, Wahyu Lafrias; serta jajaran peserta bimbingan teknis di lingkungan Kanwil DJBC Maluku.

Melalui workshop ini, Kejati Maluku berharap terbangun kesamaan persepsi dan sinergi yang semakin kuat bersama jajaran DJBC Maluku.

Dengan demikian, setiap hasil penindakan di lapangan tidak hanya berhenti pada penemuan pelanggaran, tetapi dapat dikembangkan menjadi perkara yang memiliki dasar hukum kuat, pembuktian sah, akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi hak-hak pihak yang diperiksa.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang profesional, efektif dan berkeadilan di wilayah Maluku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *