Lawamena Satu Data Diperkuat, Pemprov Maluku Siapkan Peta Digital dan Sistem Validasi Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Ambon, Salawaku — Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui pengembangan platform Lawamena Satu Data. Upaya tersebut diwujudkan lewat diskusi strategis mengenai pengembangan fitur data spasial dan sistem kendali mutu data yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku bersama program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) di Zest Hotel Ambon.
Pengembangan platform ini difokuskan untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah kepulauan seperti Maluku, yang memiliki kondisi geografis tersebar dan membutuhkan sistem data yang lebih akurat, terintegrasi, dan mudah dipantau secara visual.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F.L. Renwarin, M.Si mengatakan, keberadaan fitur data spasial menjadi langkah penting dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis wilayah.
Menurutnya, melalui visualisasi peta digital, pemerintah dapat memantau sebaran program pembangunan, kondisi pelayanan publik, hingga kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan terukur.
“Data saat ini menjadi instrumen strategis dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan dukungan fitur spasial, pimpinan daerah dapat melihat kondisi wilayah secara visual dan real-time sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Selain pengembangan data spasial, Pemprov Maluku juga mulai memperkuat mekanisme quality control atau kendali mutu data guna memastikan informasi yang tersaji dalam dashboard pemerintah memiliki tingkat validitas, konsistensi, dan keterbaruan yang baik.
Sementara itu, Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu menilai penguatan data menjadi kebutuhan mendesak di wilayah kepulauan, khususnya untuk memastikan pelayanan dasar dapat menjangkau kelompok rentan di pulau-pulau kecil.
Ia mencontohkan perbedaan karakteristik layanan pendidikan antara Maluku dan Pulau Jawa yang membutuhkan pendekatan kebijakan berbeda.
“Di Maluku, satu sekolah rata-rata hanya menampung sekitar 200 siswa karena kondisi geografis yang tersebar, sedangkan di Jawa bisa mencapai 900 siswa. Karena itu, data spasial yang akurat sangat penting untuk memperjuangkan kebijakan afirmatif yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan,” jelasnya.
Pengembangan aplikasi Lawamena Satu Data juga disebut mendapat perhatian serius dari Gubernur Maluku. Pemerintah daerah berharap platform tersebut nantinya dapat digunakan langsung untuk memantau kondisi masyarakat, sebaran layanan publik, hingga perkembangan pembangunan di seluruh kabupaten/kota.
Melalui kolaborasi antara Pemprov Maluku dan program SKALA, pemerintah berharap tercipta sistem data terintegrasi yang mampu mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, serta tim SKALA Maluku
