Ada Uang dibalik Fatwa MUI

Ada Uang dibalik Fatwa MUI – Pro kontra fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang BPJS terus memanas. Hal ini bukan hal baru karena sebelumnya MUI juga pernah melahirkan fatwa yang kontroversial, seperti haram ucapkan natal, haram golput, haram memilih pemimpin nonmuslim, haram memilih pemimpin perempuan, dan lain sebagainya.

Hadirnya BPJS untuk menjawab kebutuhan dasar warga negara terbesar ke empat di dunia telah menjadi masalah tersendiri bagi pihak asuransi komersial. BPJS telah menjadi pesaing raksasa yang sulit untuk dilawan. BPJS telah merusak rencana bisnis beberapa perusahan asuransi komersial. Dari analisis tersebut, muncullah dugaan bahwa pihak asuransi komersial terlibat dalam hadirnya fatwa pro kontra tentang BPJS.

Analisis lain terkait fatwa haram BPJS adalah adanya upaya oknum MUI untuk menarik perhatian pemerintah, termasuk pengelola BPJS. Hal ini mengingatkan kita tentang berita yang pernah diangkat majalah mingguan Tempo tentang jual beli label halal oleh oknum MUI. Dibalik label halal ada bisnis oleh oknum MUI. Label halal tak cukup dengan kualitas produk, tapi berapa setoran.

Yang menambah kecurigaan masyarakat adalah ketika fatwa haram BPJS muncul disaat pemerintahan Jokowi, sedangkan saat pemerintahan SBY tak ada fatwa tersebut. Apakah ini bermakna bahwa oknum MUI minta jatah kekuasaan maupun  jatah keuangan. Atau juga masih ada ketidakpuasan atas kompetisi saat pilpres.

BPJS mungkin masih memiliki beberapa kelemahan, tapi BPJS telah memberi arti tentang hadirnya negara dalam menjaga kesehatan warganya, sesuai dengan UUD 1945. BPJS telah membantu jutaan warga untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Olehnya itu, wajar ketika gelombang protes rakyat atas fatwa tersebut cukup besar dan seperti tiada henti.

Harunsya MUI bisa melalui cara yang lebih dialogis sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bukan metode serang dulu, nanti baru dibicarakan. Karena fatwa tersebut telah menganggu ketenangan masyarakat.

Wallahu A’lam Bishawab.

Share this post