4 Strategi Pengembangan Daerah Kepulauan Provinsi Maluku

4 Strategi Pengembangan Daerah Kepulauan Provinsi Maluku

4 Strategi Pengembangan Daerah Kepulauan Provinsi Maluku – RPP Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan: Apakah Provinsi Kepulauan akan Lebih Baik? Pada saat ini Pemerintah Pusat tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan yang merupakan turunan Pasal 28 dan Pasal 29 dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan mengenai Daerah Provinsi yang Berciri Kepuluan.

Bagi Provinsi yang Berciri Kepulauan (seperti Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara), merupakan kabar gembira karena setidaknya laut akan dimasukkan sebagai tambahan ruang fiskal pada Dana Perimbangan. Afirmasi bagi daerah berciri kepulauan diharapkan akan menghasilkan barang publik yang lebih banyak dan lebih efisien untuk mengejar daerah continental yang lebih maju dibandingkan daerah kepulauan. Yang menarik dari RPP ini yaitu tentang strategi percepatan pembangunan Daerah berciri kepulauan, (ayat 5 Pasal 29 No. 23 Tahun 2014) yang akan kita diskusikan dibawah ini:

1) Pengelolaan sumber daya alam di laut

Dalam Pasal 27 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut adalah 12 mil dari garis pantai dan ini akan menjadi dasar bagi formulasi Dana Perimbangan. Ruang laut (cadastral zone) bagi provinsi, kecuali migas, akan memperoleh tambahan hak milik pengelolaan 8 mil ruang laut, dan 4 mil bagi kabupaten/kota. Tambahan ruang ini akan bermanfaat jika sumber daya (in situ resource) masih memiliki jasa ekosistem (ecosystem services) yang baik. Patut dicatat pada saat ini global warming telah berdampak pada ruang laut dalam 12 mil. Berdasarkan Studi Maluku Corner – DRPM UNPAD (2016), sumber makanan bagi ekosistem laut yaitu klorofil sudah bergeser di luar 24 mil laut. Sebagai contoh nelayan Ambon dengan perahu tradisional harus melaut lebih dari 4 mil bahkan 12 mil. Ruang laut 4 mil sudah bukan lagi daerah penangkapan ikan yang cukup untuk mengambil ikan karena sudah berada diluar 12 mil. Sehingga perlu mempertimbangkan issue 12 mil pada Pasal 5 draft RPP dan UU No. 23 Tahun 2014 dengan hati-hati sehingga tidak bertabrakan dengan Pasal 6 draft RPP ayat (4) tentang adaptasi perubahan iklim.

2) Pembangunan sosial budaya dan pengembangan sumber daya manusia

Perlu adanya kelembagaan untuk memfasilitasi adaptasi teknologi dan pengembangan nelayan yang bersifat komunitas misal untuk membeli kapal yang lebih besar dan modern supaya bisa melayar ke zona yang lebih jauh. Sehingga dapat dibekali pengetahun modern untuk mengoperasikan alat komunikasi dan GPS. Kelembagaan ini harus terstruktur dan tidak bersifat pilot project.

3) Pembangunan hukum adat terkait pengelolaan di laut

Jika kita melihat pada Pasal 8 RPP tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengelolaan ruang laut. Hukum Adat dan pemberian ijin kepada masyarakat tradisional dan masyarakat dapat diatur oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Pasal 8 ini merupakan langkah signifikan dalam memberikan kepastian investasi dalam pengelolaan ruang laut. Contoh kasus yaitu penerapan sasi hukum laut yang terjadi di Provinsi Maluku menyebabkan proses investasi menjadi terganggu karena tidak jelasnya batas wilayah ruang laut untuk investasi baik di darat dan laut;

4) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah kelautan

Pada bagian ini tampak masih belum jelas dalam bentuk partisipasi apa masyarakat dapat menjadi social control untuk memberikan manfaat/hukuman sosial bagi yang melanggar regulasi yang ada.   Secara umum RPP ini dapat dikatakan memberikan manfaat bagi Provinsi Berciri Kepulauan jika pemerintah daerah mengetahui detail potensi yang dimiliki. Sedangkan sebagian besar daerah masih bergelut dengan masalah lemahnya basis data potensi dan konflik sosial budaya dan adat. Dampak pemanasan global setidaknya dipertimbangkan dalam formulasi Dana Perimbangan.

Ada empat langkah atau strategi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah yang berciri kepulauan agar RPP tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, yaitu:

  • Membangun basis data system informasi geografis dan cadastral zone potensi sumber daya laut yang meliputi pemetaan zona konservasi, zona produksi dan zona pemulihan di masing-masing gugus pulau di Provinsi Maluku merupakan langkah prioritas untuk memperoleh informasi potensi kelautan yang akurat;
  • Pembangunan regulasi zona ruang maritim berbasis hukum adat pada masing-masing Gugus Pulau untuk memberikan kepastian dan perbaikan iklim investasi;;
  • Membangun kapasitas kelembagaan Maritime Social Community untuk membangun fair trade antara investor, pemerintah, masyarakat adat, nelayan dan akademisi dalam menciptakan limpahan pengetahuan dari sisi standarisasi dan pendidikan, dan kelembagaan pembiayaan; membangun Bank Maritim sebagai lembaga pembiayaan khusus sektor maritime sebagai salah satu langkah yang kongkrit bagi nelayan untuk memperoleh pembiayaan. Bank ini juga merupakan lembaga mitra untuk jaringan pasar dan pusat informasi risiko pasar maritime yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk investasi di sektor maritime. Pada bagian ini merujuk pada RPPJMN 2015-2019 bahwa konsentrasi dari kebijakan berdasarkan pada lokus public yaitu desa. Desa yang ada dimaluku akan menjadi direct policy dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi lokal sehingga setiap kucuran uang public akan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Setidaknya ada empat sasaran yang harus diekembangkan untuk pengembangan kapasitas komunitas maritim ini yaitu:
    1. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perdesaaan berbasis adat
    2. Pengembangan Ekonomi Lokal yang Produktif berbasis Padat Karya
    3. Pengembangan Kelembagaan Keuangan dimana proyek akan bersifat self financing project (pembiayaan proyek bergulir) dengan sistem transparansi dan performance measurement;
    4. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi yang tepat dan efektif agar proses pengendalian program menjadi tepat sasaran dan mudah untuk dikendalikan
    5. Pengembangan konektivitas berbasis masyarakat, adanya satu moda transportasi laut milik komunitas yang sebagai penghubung baik bersifat ekonomis, social (kesehatan dan pendidikan);
    6. Peningkatan kapasitas teknologi tepat guna berbasis lokal di masing-masing desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah;
  • Infrastruktur kemaritiman baik dari sisi produsen dan konsumen serta konektivitas antar pulau pada masing-masing Gugus Pulau;

Warning: printf() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/bpmaluku/public_html/salawaku.com/wp-content/themes/newspaper/content-single.php on line 52

Share this post